PERATURAN TATA TERTIB KONFERENSI 10 MWC NU WIDASARI

 

KEPUTUSAN

KONFERENSI MAJELIS WAKIL CABANG X

NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN WIDASARI

Nomor : 01/Konferensi-X/MWC-NU/WDS/III/2022

T E N T A N G

PERATURAN TATA TERTIB

KONFERENSI X MAJELIS WAKIL CABANG

NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN WIDASARI

 

   

Konferensi X Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Widasari, setelah:

 

Menimbang :

 

a. Bahwa Kon ferensi Majelis Wakil Cabang sebagai forum permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama untuk tingkat Kecamatan perlu diselenggarakan dengan tertib dan lancar;

b. Bahwa untuk terselenggaranya ketertiban dan kelancaran jalannya Konferensi Majelis Wakil Cabang tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Tata Tertib Konferensi Majelis Wakil Cabang yang disepakati oleh seluruh peserta.

c. Bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas,  perlu ditetapkan  Peraturan  Tata  Tertib  Konferensi X Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Widasari.

Mengingat :

 

a.    Pasal 23 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama;

b.    Pasal 77 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan :

 

Ittifaq Sidang Pleno I Konferensi Majelis Wakil Cabang X Nahdlatul Ulama Kecamatan Widasari pada tanggal 17 Sya’ban 1443 H / 20 Maret 2022 M.

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridla Allah SWT :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

 

PERATURAN TATA TERTIB KONFERENSI X MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN WIDASARI.

 

Ditetapkan di  : Widasari                 

Pada tanggal  : 17 Sya’ban 1443 H

20 Maret 2022 M   

 

SIDANG PLENO I

KONFERENSI X MWC NU WIDASARI

Pimpinan Sidang

Abdul Wahab, M,Pd                          Mafruhi Abdullah

Ketua                                              Sekretaris

Lampiran Keputusan Konferensi

Majelis Wakil Cabang X Nahdlatul UlamaWidasari

Nomor   : 01/Konferensi-X/MWC-NU/WDS/III/2022

Tanggal : 17 Sya’ban 1443 H / 20 Maret 2022 M

PERATURAN TATA TERTIB KONFERENSI X
MAJELIS WAKIL CABANGNAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN WIDASARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Konferensi Majelis wakil Cabang dalam peraturan Tata Tertib ini adalah Konferensi Majelis Wakil Cabang X yang diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Widasari pada tanggal 17 Sya’ban 1443 H bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2022 M. bertempat di Aula Gedung KBIH NU Widasari.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Panitia Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Widasari.

BAB II
KOURUM

Pasal 3

Konferensi Cabang sebagai forum permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama untuk tingkat Kabupaten dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Majelis Wakil Cabang (MWC) yang sah. (Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 77 ayat 6)

BAB III
UTUSAN

Pasal 4

Utusan Konferensi Majelis Wakil Cabang meliputi :
    1. Peserta
    2. Peninjau

Pasal 5

1. Peserta Konferensi Majelis Wakil Cabang terdiri atas :
    a. Pengurus Majelis Wakil Cabang;
    b. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama se- Kecamatan Widasari.
        (Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 77 ayat 4)
2. Jumlah Peserta dari setiap unsur ditentukan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.

Pasal 6

1. Peninjau Konferensi Majelis Wakil Cabang terdiri atas :
     a. Pimpinan Lembaga dan Badan Otonom NU tingkat Majelis Wakil Cabang;
     b. Mereka yang diusulkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang dari unsur
         Alim Ulama dan/atau mereka yang memiliki andil besar dalam pengembangan
         Jam’iyah Nahdlatul Ulama di Kecamatan Widasari.
2. Jumlah Peninjau dari setiap unsur ditentukan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.

Pasal 7

Setiap Peserta dan Peninjau dinyatakan sah apabila membawa surat undangan dari Pengurus Majelis Wakil Cabang dan/atau surat mandat dari Pengurus yang diwakilinya, dan telah mendaftarkan diri kepada Panitia Konferensi Majelis Wakil Cabang.

Pasal 8

Kewajiban Peserta dan Peninjau :
1.  Mentaati peraturan Tata Tertib serta ketentuan-ketentuan yang berlaku selama
     Konferensi Majelis Wakil Cabang.
2.  Menghadiri sidang-sidang tepat pada waktunya.

Pasal 9

Hak Peserta dan Peninjau :

1. Setiap Peserta berhak mengemukakan saran dan pendapat terhadap beberapa masalah yang berkembang dalam sidang; dan mempunyai hak suara.
2. Setiap Peninjau berhak mengemukakan saran dan pendapat terhadap beberapa masalah yang berkembang; tetapi tidak mempunyai hak suara.

Pasal 10

1. Setiap Peserta dan Peninjau diberikan tanda pengenal dan wajib mengenakannya selama menghadiri Konferensi Majelis Wakil Cabang.
2. Panitia berhak menolak kehadiran seorang Peserta atau Peninjau masuk dalam persidangan jika tidak memakai tanda pengenal dan/atau tidak jelas identitasnya.

BAB IV
PERSIDANGAN

Pasal 11

Sidang-sidang Konferensi Majelis Wakil Cabang terdiri atas :
1. Sidang Pleno
2. Sidang Komisi

Pasal 12

1. Sidang Pleno membahas dan mengesahkan Peraturan Tata Tertib Konferensi Majelis Wakil Cabang, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pembagian Komisi-komisi dan Penetapan Hasil Sidang Komisi-komisi, serta Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Majelis Wakil Cabang.
2. Sidang Pleno dihadiri oleh Utusan Konferensi Majelis Wakil Cabang dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah Peserta Konferensi Majelis Wakil Cabang.

Pasal 13

• Sidang Komisi terdiri atas :

          - Komisi A = Pokok-pokok Program Kerja Pengurus Majelis Wakil Cabang
          - Komisi B = Bahtsul Masail Diniyah
          - Komisi C = Rekomendasi Organisasi

• Sidang Komisi dihadiri oleh Peserta dan Peninjau yang dibagi secara proporsional oleh Panitia Konferensi Majelis Wakil Cabang berdasarkan usulan Pengurus Ranting dan Lembaga/Banom;

• Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuhlebih satu dari Anggota Komisi yang bersangkutan;

• Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, komisi-komisi dapat mem-bentuk tim perumus.

Pasal 14

1. Pada setiap persidangan, Pimpinan Sidang berkewajiban mengumumkan bahwa kuorum telah terpenuhi.
2. Apabila waktu sidang dimulai ternyata kuorum belum terpenuhi maka pimpinan sidang dapat membuka sidang dan kemudian menunda (skors) untuk memberi kesempatan kepada Peserta yang belum hadir, paling lama 2 x 15 menit.
3. Apabila sesudah waktu penundaan lewat dan kuorum belum terpenuhi juga, maka sidang dapat diteruskan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan kuorum.

BAB V
PIMPINAN SIDANG

Pasal 15

1. Pimpinan Sidang Pleno dan Sidang Komisi ditetapkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama;
2. Dalam hal Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Majelis Wakil Cabang, Sidang Pleno dipimpin oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

Pasal 16

Jumlah pimpinan sidang-sidang pleno dan sidang-sidang komisi sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris.

Pasal 17

Pimpinan sidang berkewajiban :

1. Memimpin sidang dan menjaga ketertiban persidangan.
2. Menjaga agar peraturan tata tertib Konferensi Majelis Wakil Cabang ditaati dengan seksama oleh setiap peserta sidang.
3. Memberi izin kepada peserta untuk berbicara dan menjaga agar pembicaraan tidak menyimpang dari pokok pembicaraan.
4. Menyimpulkan persoalan yang diputuskan.

Pasal 18

1. Selama sidang berlangsung Pimpinan Sidang hanya dapat berbicara dan menjelaskan pokok persoalan atau mengembalikan pembicaraan kepada pokok pembahasan apabila ada pembicaraan yang menyimpang;
2. Apabila Ketua Sidang turut serta berbicara tentang hal yang dirundingkan (lobby) dan/atau untuk sementara meninggalkan tempat, maka pimpinan sidang diserahkan kepada Sekretaris Sidang.

Pasal 19

Pimpinan Sidang berhak :

1. Mengatur urutan pembicaraan.
2. Mengatur waktu bagi tiap-tiap pembicara dalam pembahasan suatu masalah.
3. Menegur pembicara dan menghentikan pembicaraannya jika menyimpang setelah diperingatkan terlebih dahulu.

BAB VI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

1. Keputusan Konferensi Majelis Wakil Cabang sedapat mungkin diambil atas dasar musyawarah mufakat (aklamasi).
2. Apabila keputusan atas dasar musyawarah mufakat tidak dapat tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
3. Apabila hasil pemungutan suara berimbang maka diadakan pemungutan suara ulang; dan apabila dalam pemungutan suara ulang tetap berimbang maka pengambilan keputusan diambil dengan cara qur’ah (undian);
4. Pemungutan suara mengenai semua masalah diambil secara terbuka; sedang pemungutan suara yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup/rahasia.

Pasal 21

Dalam setiap pengambilan keputusan :

1. Setiap Pengurus Ranting yang di delegasikan dan/atau utusan yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara;
2. Pengurus Majelis Wakil Cabang mempunyai hak 1 (satu) suara.

BAB VII
PEMILIHAN KETUA PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG

Pasal 22

1. Pemilihan Ketua Pengurus Majelis Wakil Cabang dilakukan dalam sidang pleno yang diadakan khusus untuk itu.
2. Pimpinan Sidang meneliti jumlah Pengurus Ranting yang hadir dengan cara mengabsensi untuk menentukan kuorum bagi sahnya pemilihan.
3. Sebelum acara pemilihan Ketua Pengurus Majelis Wakil Cabang dilakukan, Pimpinan Sidang terlebih dahulu meminta Pengurus Majelis Wakil Cabang masa khidmat 2017-2022 untuk menyatakan demisioner.

Pasal 23

1. Rais Syuriyah dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi. (Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 41 ayat (1) butir a)
2. Kriteria Ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud (Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 41 ayat (1) butir c).
3. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 (Lima) orang ulama yang diusulkan Ranting melalui rapat harian Syuriyah tingkat Ranting. (Peraturan NU tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan, Pasal 4 ayat 3)
4. Usulan nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi disampaikan kepada Panitia Konferensi Majelis Wakil Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Konferensi dilaksanakan. (Peraturan NU tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan, Pasal 4 ayat 4)
5. Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi dalam sidang pleno Konferensi dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi. (Peraturan NU tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan, Pasal 4 ayat 5)
6. Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri diantara mereka untuk menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi. (Peraturan NU tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan, Pasal 4 ayat 6).
7. Lima nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu diantara mereka menjadi pimpinan AHWA. (Peraturan NU tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan, Pasal 4 ayat 7)
8. Rais Syuriyah dipilih dari diantara anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi. (Peraturan NU tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan, Pasal 4 ayat 2)
9. Proses musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara musyawarah. (Peraturan NU tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan, Pasal 4 ayat 10)
10. Rais Syuriyah yang dipilih harus memenuhi syarat :

• Terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama, yang dibuktikan dengan fotokopi KARTANU; (Peraturan NU tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan, Pasal 2 ayat 5)

• Pernah menjadi pengurus harian Pengurus Majelis Wakil Cabang atau pengurus harian Lembaga/Badan Otonom tingkat majelis Wakil Cabang; atau pengurus harian di tingkat Ranting; (Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 39 ayat 5).

• Pernah mengikuti pendidikan kaderisasi, dibuktikan dengan foto copy sertifikat kaderisasi yang dilaksanakan dan diakui di lingkungan Nahdlatul Ulama. (Peraturan NU tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan, Pasal 2 ayat 13).

• Tidak rangkap jabatan dengan Pengurus Harian NU di semua tingkatan, Partai Politik dan/atau Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik dan/atau Pengurus Harian Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama; (Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 51 ayat 1) .

• Tidak sedang mengemban dan tidak akan bersedia untuk mengemban jabatan politik yaitu jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan pernyataan tertulis. (Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 51 ayat 4 dan 5)

• Tidak pernah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU serta menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan organisasi. (Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 71 ayat 1 butir a)

Pasal 24

1. Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais Syuriyah terpilih. (Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 41 ayat (1) butir d)
2. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka pemilihan Ketua Tanfidziyah dilakukan dengan pemungutan suara melalui 2 (dua) tahapan :

1. Tahap Pencalonan
2. Tahap Pemilihan

• Ketua Tanfidziyah yang dipilih harus harus memenuhi syarat :

• Terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama, yang dibuktikan dengan fotokopi KARTANU; (Peraturan NU tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan, Pasal 2 ayat 5)

• pernah menjadi pengurus harian Pengurus Majelis Wakil Cabang atau pengurus harian Lembaga/Badan Otonom tingkat Majelis Wakil Cabang; atau pengurus harian di tingkat Ranting; (Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 39 ayat 5)

• pernah mengikuti pendidikan kaderisasi, dibuktikan dengan fotokopi sertifikat kaderisasi yang dilaksanakan dan diakui di lingkungan Nahdlatul Ulama. (Peraturan NU tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan, Pasal 2 ayat 13)

• Tidak merangkap jabatan dengan Pengurus Harian NU di semua tingkatan serta Partai Politik dan/atau Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik dan/atau Pengurus Harian Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama; (Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 51 ayat 1)

• tidak sedang mengemban dan/atau tidak akan bersedia untuk mengemban jabatan politik yaitu jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan pernyataan tertulis. (Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 51 ayat 4 dan 5)

• tidak pernah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU serta menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan organisasi. (Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 71 ayat (1) butir a)

Pasal 25

1. Pencalonan Ketua Tanfidziyah dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia dengan menulis nama calon dalam kartu suara yang disediakan oleh Panitia Konferensi Majelis Wakil Cabang.
2. Setelah kartu suara hasil pemungutan suara terkumpul, Pimpinan Sidang menghitung satu demi satu dan menuliskannya pada papan tulis atau alat tabulasi yang disediakan khusus untuk itu, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Peserta Sidang.
3. Seorang bakal calon Ketua Tanfidziyah dinyatakan sah apabila didukung sekurang-kurangnya 3 (tiga) suara dan mendapat persetujuan dari Rais Syuriyah terpilih.
4. Apabila ada bakal calon Ketua Tanfidziyah mendapatkan suara 50% lebih 1 (satu) dalam tahap pencalonan atau jumlah nama bakal calon yang sah adalah seorang (tunggal); setelah mendapat persetujuan Rais terpilih, Pimpinan Sidang langsung menetapkannya sebagai Ketua Tanfidziyah terpilih.

Pasal 27

1. Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh 5 (lima) anggota formatur yang mewakili zona (Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 41 ayat 2).
2. Teknis pemilihan 5 (lima) anggota formatur dimusyawarahkan dalam siding pleno yang di pimpin oleh pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dari masing- masing zona/wilayah pengurus ranting.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Sidang dengan persetujuan sidang.

Ditetapkan di Widasari
Pada tanggal 20 Maret 2022 M/17 Sya’ban 1443 H

KONFERENSI X MAJELIS WAKIL CABANG
NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN WIDASARI

Pimpinan Sidang Pleno I

Abdul Wahab, M,Pd                                Mafruhi Abdullah
Ketua                                                    Sekretaris